BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Dua masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat adalah pengangguran dan inflasi, cara untuk mengatasi kedua masalah ekonomi tersebut dibutuhkan peran pemerintah untuk membuat kebijakan ekonomi. Karena hal ini menunjukkan bahwa perekonomian tidak selalu mencapai kesempatan kerja penuh. Masalah dari berbagai negara adalah masalah pengangguran dan menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak mampu mengatasi masalah ini.
Sehingga peran pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi sangat diperlukan guna mengatasi masalah perekonomian yaitu pengangguran dan inflasi. Adapun tiga bentuk kebijakan pemerintah adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran
1.2 Rumusan masalah
1) Apa yang dimaksud dengan pengangguran ?
2) Apa yang dimaksud dengan inflasi ?
3) Apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter ?
4) Apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal ?
5) Apa hubungan antara inflasi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan pengangguran?
1.3 Tujuan
1 Untuk mengetahui definisi pengangguran
2 Untuk mengetahui definisi inflasi
3 Untuk mengetahui definisi kebijakan moneter
4 Untuk mengetahui definisi kebijakan fiskal
5 Untuk mengetahui hubungan antara inflasi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan pengangguran
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian inflasi
Pengertian inflasi adalah suatu keadaan perekonomian dimana harga-harga secara umum mengalami kenaikan dalam waktu yang panjang. Kenaikan harga yang bersifat sementara seperti kenaikan harga pada masa lebaran tidak dianggap sebagai inflasi, karena disaat setelah masa lebaran, harga-harga dapat turun kembali. Inflasi secara umum dapat terjadi karena jumlah uang beredar lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak pernah dapat dihilangkan dengan tuntas. Usaha-usaha yang dilakukan biasanya hanya sampai sebatas mengurangi dan mengendalikannya.
2.2 Penyebab terjadinya inflasi
Inflasi disebabkan oleh kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi. Penjelasan lebih lanjut untuk kedua penyebab inflasi tersebut adalah sebagai berikut :
1) Inflasi karena kenaikan permintaan (Demand Pull Inflation)
Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis barang. Dalam hal ini, permintaan masyarakat meningkatkan secara agregat (aggregate demand). Peningkatan permintaan ini dapat terjadi karena peningkatan belanja pada pemerintah, peningkatan permintaan akan barang untuk diekspor, dan peningkatan permintaan barang bagi kebutuhan swasta. Kenaikan permintaan masyarakat (aggregate demand) ini mengakibatkan harga-harga naik karena penawaran tetap.
2) Inflasi karena biaya produksi (Cos Pull Inflation)
Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Kenaikan pada biaya produksi terjadi akibat karena kenaikan harga-harga bahan baku, misalnya karena keberhasilan serikat buruh dalam menaikkan upah atau karena kenaikan harga bahan bakar minyak. Kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga naik dan terjadilah inflasi.
3) Inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah
Teori ini diajukan oleh kaum klasik yang mengatakan bahwa ada hubungan antara jumlah uang yang beredar dan harga-harga. Bila jumlah barang itu tetap, sedangkan uang beredar bertambah dua kali lipat maka harga akan naik dua kali lipat. Penambahan jumlah uang yang beredar dapat terjadi misalnya kalau pemerintah memakai sistem anggaran defisit. Kekurangan anggaran ditutup dengan melakukan pencetakan uang baru yang mengakibatkan harga-harga naik.
2.3 Jenis-jenis inflasi
Jenis-jenis inflasi atau macam-macam inflasi dapat dibedakan berdasarkan tingkat keparahan, sumber dan penyebabnya.
1) Jenis-Jenis Inflasi Berdasarkan Tingkat Keparahannya
Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat dibedakan atas ringan, sedang, berat, dan sangat berat.
1) Inflasi ringan : Inflasi ringan adalah inflasi yang masih belum begitu mengganggu keadaan ekonomi. Inflasi ini dapat dengan mudah dikendalikan. Harga-harga yang naik secara umum, namun belum menimbulkan krisis di bidang ekonomi. Inflasi ringan berada di bawah 10% per tahun.
2) Inflasi sedang : Inflasi ini belum membahayakan kegiatan ekonomi. Tetapi inflasi ini bisa menurunkan kesejahteraan orang-orang berpenghasilan tetap. Inflasi sedang berkisar antara 10%-30% per tahun.
3) Inflasi berat : Inflasi ini sudah mengacaukan kondisi perekonomian. Pada inflasi berat ini, biasanya orang cenderung menyimpan barang. Dan pada umumnya orang mengurungkan niatnya untuk menabung, karena bunga pada tabungan lebih rendah daripada laju inflasi. Inflasi berat berkisar antara 30%-100% per tahun.
4) Inflasi sangat berat (Hyperinflation) : Inflasi jenis ini sudah mengacaukan kondisi perekonomian dan susah dikendalikan walaupun dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Inflasi yang sangat berat berada pada 100% keatas setiap tahun.
2) Jenis-Jenis Inflasi Berdasarkan Sumbernya
Berdasarkan sumbernya, inflasi dibedakan atas inflasi yang bersumber dari luar negeri dan inflasi yang bersumber dari dalam negeri.
1) Inflasi yang bersumber dari luar negeri : Inflasi ini terjadi karena ada kenaikan harga di luar negeri. Pada perdagangan bebas, banyak negara yang saling berhubungan dalam perdagangan. Bila suatu negara mengimpor barang pada negara yang mengalami inflasi, maka otomatis kenaikan harga tersebut (inflasi) akan memengaruhi harga-harga dalam negerinya sehingga menimbulkan inflasi. Contoh, Indonesia banyak mengimpor barang-barang modal dari negara lain. Jika di negara itu harga barang-barang modal naik, maka kenaikannya itu akan turut berpengaruh di Indonesia sehingga menimbulkan inflasi.
2) Inflasi yang bersumber dari dalam negeri : Inflasi yang bersumber dari dalam negeri dapat terjadi karena pencetakan uang baru oleh pemerintah atau penerapan anggaran defisit. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri juga dapat terjadi karena kegagalan panen. Kegagalan panen menyebabkan penawaran pada suatu jenis barang berkurang, sedangkan permintaan tetap, sehingga harga-harga akan naik.
3) Jenis-Jenis Inflasi Berdasarkan Penyebabnya
Berdasarkan penyebabnya, inflasi dapat dibedakan atas inflasi karena kenaikan permintaan dan inflasi karena biaya produksi
1) Inflasi karena kenaikan permintaan : Kenaikan permintaan terkadang tidak dapat dipenuhi produsen. Oleh karena itu, harga-harga cenderung naik. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi "jika permintaan naik sedangkan penawaran tetap, maka harga cenderung naik.
2) Inflasi karena kenaikan biaya produksi : Kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga penawaran barang naik, sehingga dapat menimbulkan inflasi.
2.4 Dampak Inflasi
Inflasi tidak selalu berdampak buruk bagi perekonomian. Inflasi yang terkendali justru dapat meningkatkan kegiatan perekonomian. Berikut ini adalah akibat-akibat yang ditimbulkan inflasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
- Dampak Inflasi terhadap Pendapatan : Inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Perubahan dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. Pada beberapa kondisi (kondisi inflasi lunak), inflasi dapat mendorong perkembangan ekonomi. Inflasi dapat mendorong para pengusaha memperluas produksinya. Dengan demikian, akan tumbuh kesempatan kerja baru sekaligus bertambahnya pendapatan seseorang. Namun, bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap inflasi akan menyebabkan mereka rugi karena penghasilan yang tetap itu jika ditukarkan dengan barang dan jasa akan semakin sedikit.
- Dampak Inflasi Terhadap Ekspor : Pada keadaan inflasi, daya saing untuk barang ekspor berkurang. Berkurangnya daya saing terjadi karena harga barang ekspor semakin mahal. Inflasi dapat menyulitkan para eksportir dan negara. Negara mengalami kerugian karena daya saing barang ekspor berkurang, yang mengakibatkan jumlah penjualan berkurang. Devisa yang diperoleh juga semakin kecil.
- Dampak Inflasi Terhadap Minat Orang untuk Menabung : Pada masa inflasi, pendapatan rill para penabung berkurang karena jumlah bunga yang diterima pada kenyataannya berkurang karena laju inflasi. Misalnya, bulan januria tahun 2006 seseorang menyetor uangnya ke bank dalam bentuk deposito satu tahun. Deposito tersebut menghasilkan bunga sebesar, misalnya, 15% per tahun. Apabila tingkat inflasi sepanjang januari 2006-januari 2007 cukup tinggi, katakanlah 11%, maka pendapatan dari uang yang didepositokan tinggal 4%. Minat orang untuk menabung akan berkurang.
Dampak Inflasi terhadap Kalkulasi Harga Pokok : Keadaan inflasi menyebabkan perhitungan untuk menetapkan harga pokok dapat terlalu kecil atau bahkan terlalu besar. Oleh karena persentase dari inflasi tidak teratur, kita tidak dapat memastikan berapa persen inflasi untuk masa tertentu. Akibatnya, penetapan harga pokok dan harga jual sering tidak tepat. Keadaan inflasi ini dapat mengacaukan perekonomian, terutama untuk produsen. Tingkat inflasi yang terlalu tinggi dapat membahayakan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, inflasi harus segera diatas. Tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi inflasi dapat berupa kebijakan moneter, kebijakan fiskal, atau kebijakan lainnya
2.5 Kebijakan moneter
Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement",kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhiratau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.
Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.
2.6 Jenis-jenis Kebijakan Moneter
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
1) Kebijakan moneter ekspansif (Monetary expansive policy)
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (easy money policy)
2) Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy)
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)
2.7 Instrumen kebijakan moneter
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
1) Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
2) Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
3) Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
4) Imbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
2.8 Tujuan Kebijakan Moneter
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.
Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.
Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan
2.9 Fungsi kebijakan moneter terhadap perekonomian indonesia
1) Menjaga kestabilan ekonomi yang artinya pertumbuhan arus barang seimbang dengan arus barang dan jasa yang tersedia.
2) Menjaga kesetabilan harga, karena harga suatu barang merupakan hasil interaksi antar jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang berada di pasar.
3) Meningkatkat kesempatan kerja, pada suatu perekonomian stabil pengusaha akan mengusahakan investasi terhadap jumlah barang dan jasa, maka akan terdapat investasi serta membuka lapangan kerja baru yang akan menambah kesejahteraan bagi masyarakat.
4) Memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, yakni dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk dalam negeri atau sebaliknya
5) Mengatasi pengangguran, yakni dengan cara Bank Sentral menurunkan suku bunga dan Kementrian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak dengan langkah ini investasi, pengeluaran pemerintahan, dan pengeluaran rumah tangga akan naik.
6) Mengatasi inflasi, tindakan yang perlu dilakukan Bank Sentral adalah dengan mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga (konsumen). Seterusnya Kementrian Keuangan perlu pula mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak individu dan perusahaan. Langkah tersebut dapat mengurangi pengeluaran pemerintah dan mengurangi pengeluaran rumah tangga.
2.10 Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Kebijakan fiskal pemerintah dikemukakan oleh beberapa ahli seperti para ahli ekonomi klasik dan teori keynes. Kedua ahli tersebut mengemukakan arti penting suatu kebijakan fiskal pemerintah dan merupakan tujuan atas berlakunya kebijakan tersebut.
Keynes mengemukakan bahwa kebijakan fiskal berperan dalam menstabilakan tingkat kegiatan ekonomi dan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang dikehendaki. Sedangkan para ahli ekonomi klasik mengemukakan bahwa kebijakan fiskal berperan dalam menekankan tentang perlunya menjalankan anggaran belanja seimbang dan menggunakan sistem pasar bebas dimana tidak ada campur tangan dari pemerintah.
Kebijakan fiskal secara umum adalah wujud tindakan pemerintah untuk menaikkan tingkat kegiatan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Langkah pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menambah pengeluaran, mengurangi pajak yang dipungut dari para penerima pendapatan dan perusahaan-perusahaan.
Kebijakan fiskal juga merupakan langkah-langkah pemerintah dalam perpajakan dan pengeluarannya untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi. Pada analisis IS-LM kebijakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja yang berhubungan dengan pendapatan.
Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian atau dengan perkataan lain, dengan kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional.
Dalam kebijakan fiskal, inflasi dikendalikan dengan surplus anggaran. Cara yang tepat adalah dengan mencetak uang dan pemerintah harus menjamin dengan cadangan devisa yang cukup. Pada kebijakan fiskal berlaku 2 kebijaksanaan :
1) Kebijaksanaan Ekspansif
Kebijaksanaan ekspansif adalah kebijaksanaan ekonomi makro yang mempunyai tujuan untuk memperbesar kegiatan ekonomi dalam perekonomian.
2) Kebijaksanaan Kontratif
Kebijakan kontratif adalah kebijaksanaan ekonomi makro yang tujuannya ialah untuk menurunkan kegiatan ekonomi dalam perekonomian.
Permasalahan yang mungkin muncul dalam kebijakan fiskal :
1) Cara meningkatkan pajak
2) Menyeimbangkan komposisi pajak
3) Merancang pajak-pajak khusus
Macam-macam kebijakan fiskal :
1) Functional finance adalah pembiayaan pemerintah yang bersifat fungsional.
2) The managed budget approach adalah pendekatan pengelolaan anggaran.
3) The stabilizing budget adalah stabilisasi anggaran yang otomatis. Apabila gagal pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya dengan menaikkan gaji PNS atau subsidi.
4) Balance budget approach adalah pendekatan anggaran belanjaseimbang, pemerintah berupaya memberi kepercayaan penuh kepada rakyat.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
inflasi adalah suatu keadaan perekonomian dimana harga-harga secara umum mengalami kenaikan dalam waktu yang panjang. Inflasi secara umum dapat terjadi karena jumlah uang beredar lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak pernah dapat dihilangkan dengan tuntas. Usaha-usaha yang dilakukan biasanya hanya sampai sebatas mengurangi dan mengendalikannya. Tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi inflasi dapat berupa kebijakan moneter, kebijakan fiskal, atau kebijakan lainnya
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Sedangkan, Kebijakan moneter adalah semua tindakan pemerintah yang bertujuan mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan jumlah uang yang beredar di masyarakat. kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga.
Pasar uang dan surat berharga itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa.
Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.
DAFTAR PUSTAKA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar